Selasa, 14 Mei 2013

Posko Pengaduan HMI Pangkep, Dipadati Pengaduan Warga.


Himpunan Mahasiswa Islam(HMI) cabang Pangkep membuat posko pengaduan terkait pelayanan Rumah Sakit, di samping ruang tunggu RSUD, mereka melakukan ini terkait meninggalnya pasien jamkesmas yang meninggal minggu lalu akibat ketidakmapuan beli obat yang terbilang mahal.

Posko pengaduan ini telah dipasang hari sabtu kemarin dengan menyebarkan quisener terhadap pasien di seluruh ruangan,dan pasien yang ada di ruang tunggu.

Ketua HMI, Hasanuddin mengatakan," kami menilai persoalan pelayanan adalah persoalan yang harus ditegakkan, masyarakat sangat butuh itu, selama hari sabtu hingga sekarang sudah banyak masyarakat yang melakukan pengaduan, baik secara lisan maupun secara tulisan", jelasnya saat ditemui di posko(13/5).

Adapun Keluhan masyarakat itu adalah seringnya dokter datang terlambat sehingga membuat pasien menunggu, bahkan dokter sama sekali tidak datang,  seringnya pasien dipersulit masalah administrasi, dan obat yang dibeli di apotik luar yang terbilang mahal, baik pasien peserta Jamkesda juga Jamkesmas.

Jumadil (34) asal desa bowong cindea,kecamatan bungoro salah satu  warga yang ingin menjenguk keluarganya, yang kebetulan melintas berkomentar" kami senang akan adanya posko ini, karena selama ini  walaupun kami mau mengeluh, pasti tak ada yang menghiraukan".

"Program kesehatan gratis adalah program pusat, mana gratisnya, jangan karena kita diliat masyarakat bodoh, malah tambah dibodoh-bodohi",tegasnya.(Ria)

Syahrul, Frans itu tidak layak jadi dirut RSUD Pangkep.



Frans jadi bahan pembicaraan dikalangan masyarakat Pangkep, setelah diketahui bahwa ia bukan seorang dokter, melainkan seorang petugas dari ahli radiolgi.

Seperti diketahui pula ternyata frans adalah Pelaksana tugas(Plt)yang diberi wewenang menjabat Rumah Sakit Umum Darurat (RSUD)Pangkep, sejak tahun 2009 hingga sekarang, padahal jabatan Plt hanya berlangsung 3 sampai 6 bulan.

Salah seorang Dokter yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan, " hal ini sudah dilaporkan diKomisi II DPRD Pangkep tahun lalu, tapi sampai sekarang tidak ada penanganan",katanya.

Kepala Komite Komunitas Demokrasi Pangkep (KKDP) Syahrul Syaf mengatakan, "Frans tidak layak menjadi pemimpin di Rumah sakit ini, karena ini juga merujuk pada penempatan plt yang telah melanggar aturan perundang-undangan, bahwa rumah sakit itu harus dipimpin oleh dokter, sedangkan Frans bukan seorang dokter, dan itu terbukti terhadap kinerja manajemennya sekarang. jelasnya.

"Jika bupati tetap tidak mengerti dengan aturan yang ada, kita mendesak menteri Kesehatan atau IDI (Ikatan Dokter Indonesia) membuat surat untuk memperingatkan manajemen RSUD Pangkep, kalaupun tidak ditanggapi maka frans harus tetap diturunkan".tegas aktivis yang akrab disapa pak sekjend ini.

Sekda Pangkep, Bertemu Para Dokter Ahli RSUD Pangkep.



Pihak pemerintah kabupaten Pangkep, dalam hal ini Sekertaris Daerah, melakukan pertemuan khusus dengan para dokter ahli(14/5) di Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD)Pangkep, pertemuan ini dilakukan karena mendesaknya permasalahan pelayanan RSUD yang harus diselesaikan. belakangan ini permasahan itu selalu jadi pembicaraan dan sorotan pemberitaan di media cetak dan elektronik.


Sekertaris Daerah Kabupaten Pangkep, H. Anwar A Recca, mengatakan, "Kalau selama ini pihak pemerintah selalu dinilai lamban untuk mengatasi hal ini, saya mengaku bahwa itu benar, tapi lamban itu karena saya tidak mau terkesan mendadak, saya harus kaji dulu, contohnya, saya ini sekda tak ada pengetahuan apapun mengenai kedokteran, nah kalau saya di datangi orang yang sedang sakit untuk diminta disuntik atau obat, kan salah , karena itu bukan profesi saya,makanya saya perlu mengadakan pertemuan dengan para dokter ahli, terkait masalah rumah sakit yang mencuat belakangan ini ". jelasnya.

Dalam pertemuan itu sekda mengajak para dokter ahli untuk melakukan kajian bersama, tentang apa yang terjadi, dan apa yang mereka inginkan, karena akar dari pelayanan terhadap pasien adalah dokter itu sendiri. Dan hasil dari pertemuan yang dilakukan tersebut belum bisa dipublikasikan karena para dokter ahli ingin melakukan rapat khusus dilingkup para dokter ahli,sebelum memberikan jawaban.dan sekda menghargai keputusan mereka dan menunggu hasilnya dengan cepat.