Program Desa Mandiri untuk Mengentas Kemiskinan dan Ketertinggalan Daerah

PANGKEP -- Penyerahan Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) oleh Bupati Pangkep H.Syamsuddin A.Hamid, SE untuk tahun anggaran 2012. dalam Rapat Paripurna DPRD Pangkep di ruang Rapat kantor DPRD kabupaten Pangkajene dan kepulauan (27/3) Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah( DPRD) wakil bupati, unsur muspida, ketua pengadilan negeri, sekertaris daerah, staf ahli, asisten, pimpinan SKPD, dan Kepala Desa. LKPJ yang disampaikan kepada DPRD merupakan penjelasan tentang penyelenggaraan pemerintah daerah yang mencakup arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Dalam laporan tersebut syamsuddin mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkep pada tahun 2011 cukup membanggakan karena mencapai 9,17 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 yaitu 6,34 persen. hal ini membuktikan bahwa Pangkep memiliki sumber daya menjanjikan yang dapat diolah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam kondisi seperti itu, pemerintah juga masih dihadapkan pada tingginya angka ke
iskinan, pengangguran, dan ketertinggalan yang ditandai dengan masih rendahnya angka indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Pangkep. Olehnya itu, salah satu strategi yang akan diimplamentasikan oleh pemerintah daerah pada tahun 2013, yaitu melalui program desa mandiri dengan menetapkan beberapa desa inti dan desa penyangga. "Program ini diharapkan dapat mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi anggaran yang pro desa mandiri, dan melalui program ini pula diharapkan pemberdayaan masyarakat desa dapat lebih ditingkatkan". Ucap Syamsuddin. (Ria)