Sabtu, 25 Mei 2013

DPRD Pangkep Tolak Kedatangan Warga .



PANGKEP,BKM--Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Ikatan Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa (IPPM) Pangkep mengaku kecewa terhadap anggota dewan khususnya Komisi II DPRD Pangkep. Bentuk Kekecewaan tersebut mereka tuangkan dalam Tulisan menyinggung DPR yang ditempelkan di depan pintu Lembaga Terhormat tersebut..

Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait kisruh RSUD Pangkep soal manajemen dan anggaran, yang telah didialogkan sabtu lalu, ditolak oleh komisi yang menangani hal tersebut, Kamis(23/5)

Hardi,Ketua IPPM Pangkep mengatakan "Surat kami sudah masuk sejak Senin lalu. Tapi alasannya tidak ada perintah untuk menerima aspirasi kami.Kami datang dari pagi tapi anggota Komisi II tidak ada di tempat,alasannya ada kunjungan kerja, berarti surat kami tidak ditanggapi dong, dimana fungsi DPR yang katanya penerima aspirasi ",ketusnya.

Beberapa jam menunggu, hasil penantian warga untuk menyampaikan aspirasi kepada anggota dewan terhormat, berbuntut adu mulut.

Beberapa anggota Komisi II yang tiba di kantor DPRD Pangkep, menyarankan warga untuk menjadwalkan ulang penyampaian aspirasi mereka. Alasannya, surat penyampaian yang masuk belum didisposisi oleh ketua lembaga terhormat tersebut.

Dra Hj.Anggraini Amir, Anggota Komisi II mengtakan, kami secara pribadi bisa menerima warga, tapi karena kita ini dilembaga, kita harus menghormati aturan dari lembaga tentang prosedur yang ada, kita tidak bisa asal menerima, saya juga heran kenapa surat tersebut tidak ditanggapi oleh ketua DPRD, padahal saya yang minta pengajuan tersebut saat dialog lalu.

Tidak terima alasan itu, masyarakat mengancam untuk turun ke jalan karena merasa suara mereka tidak didengarkan. "Kalian ini, wakil kami di lembaga ini. Tiga hari lalu surat sudah diterima DPRD. Kami datang sesuai jadwal di surat, tapi ternyata dikecewakan seperti ini," geram Syahrul, salah satu warga.

Data Tidak 100 Persen Benar,BPS Adakan Pengecekan Berlapis



PANGKEP, BKM--Sensus pertanian 2013 yang diadakan Badan Pusat Statistik(BPS)Pangkep  1 sampai 31 Mei, tinggal menghitung hari dan hasil data sudah ada tapi perlu terus dikaji.

Dan kamis (16/5) BPS  Pangkep kedatangan Kepala BPS Provinsi sulawesi selatan bersama direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS Republik indonesia.untuk melakukan pertemuan dengan petugas BPS serta melakukan evaluasi terhadap hasil data yang telah dihimpun.

Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Drs Razali Ritonga,Ma mengatakan, "Ini merupakan bagian dari kegiatan sensus pertanian 2013 ini  salah satu kegiatannya monitoring kualitas, jadi kita menghasilkan data sensus pertanian ini terjamin kualitasnya, makanya perlu pengecekan berlapis dari kooordinator tim, kabupaten,provinsi dan pusat.

Monitoring hari ini yang dilakukan ada 2 dua sisi yaitu sisi cakupan dan sisi kualitas, sisi cakupan ini waktunya 1 bulan, sekarang di hari 16 alhamdulillah sudah 75 persen jadi saya optimis sisi cakupan akan selesai sesuai dengan pencacahan, yang kedua soal kualitas tentunya kita  tidak yakin 100 persen benar ,karena pendataan pasti ada yg keliru sedikit oleh sebab itu, perlunya kita adakan pengecekan berlapis,alhamdulilah saat saya cek kualitasnya sangat terjaga,sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur).Setelah tahapan pencacahan akan dilanjutkan tahapan pengelolaan secara komputer, pengelolaannya akan di lakukan dibulan juni mendatang.

"Untuk pangkep dan banyak tempat adalah soal geografis karena indonesia itu unik,karena negaranya terdiri dari gunung dan rawa-rawa dan itu tidak mudah, ini kendala insya allah bisa diatasi, berdasarkan pengalaman sebelumnya kalau sudah ditugaskan harus selesai dan itu akan selesai", tambahnya.

Kepala Badan Pusat Statistik, Mukrabin,SE,MM mengatakan Untuk wilayah pangkep pendataan nya berbeda. Untuk daratan dilakukan secara per tim langsung dari rumah ke rumah. khusus kepulauan dibagi secara per blok karena disesuaikan dengan kondisi wilayah, karena blok satu dengan yang lain itu antar pulau.dan dalam penugasan pendataan ini kami memeperhatika petugas dari segi keselamatan berupa asuransi dan biaya lainnya untuk kelancaran".

Hasil sensus ini kedepan untuk perencanaan pertanian dalam hal memperbaiki taraf hidup petani dan untuk memperbaiki sektor pertanian,kita tahu bahwa hal yang menyulitkan pemerintah adalah, dalam rangka mewujudkan swasembada pangan perlu perencanaan  itu diharapkan dari hasil sensus ini nanti mewujudkan perencanaan.

Lagi-lagi Pelayanan kesehatan Pangkep Buruk.



Nabila asal Japing-japing Kelurahan Bonto Langkasa Kecamatan Minasate'ne usia 5 bulan menderita hydrosepalus atau pembengkakan pada kepala sejak usia 2 bulan, pihak keluarga khawatir membawa ke dokter karena takut.

Kabar ini diketahui setelah Mahasiswa STKIP (Sekolah Tinggi Kejuruan dan Ilmu Pendidikan) turun kejalan di perempatan jalan poros sultan hasanuddin,meminta sumbangan untuk kepedulian membantu nabila,dengan personil 15 orang selama  3 hari ini.(16/5)

Zulfikar ketua BEM(Badan Eksekutif Mahasiswa) STKIP mengatakan, "Ini adalah bentuk perhatian awal untuk Nabila , karena orang tuanya khawatir,terbentur dengan biaya, maka dari itu dengan keikhlasan berpanas-panas seperti ini, selama 3 hari kami target Rp.10 juta karena kita peduli terhadap nabila",katanya.

"Awalnya kami sudah mengarahkan keluarga nabila untuk dibawa ke puskesmas, tapi karena kondisi nabila tidak memungkinkan, tiap diangkat, selalu menangis akibat rasa sakit dikepalanya, maka keluarga datang tanpa nabila untuk meminta rujukan ke Rumah Sakit Umum Darurat Pangkep (RSUD)namun pihak puskesmas tidak mau memberikan rujukan tanpa pasien,kondisinya semakin parah, kulit yang dekat dengan mata sudah tertarik sehingga matanya semakin kecil,karena pembengkakan semakin besar",ungkapnya

Selama ini pihak keluarga nabila ragu dan khawatir membawa ke dokter akibat terbentur biaya.Maka dari itu orangtua Nabila pergi ke Jayapura untuk mencari biaya pengobatan.

Lurah Bonto Langkasa Burhan mengatakan, kalau itu masalahnya lebih aman saya akan membuatkan surat pengantar, kenapa sih hal seperti itu harus dimasalahkan.

Selasa, 14 Mei 2013

Posko Pengaduan HMI Pangkep, Dipadati Pengaduan Warga.


Himpunan Mahasiswa Islam(HMI) cabang Pangkep membuat posko pengaduan terkait pelayanan Rumah Sakit, di samping ruang tunggu RSUD, mereka melakukan ini terkait meninggalnya pasien jamkesmas yang meninggal minggu lalu akibat ketidakmapuan beli obat yang terbilang mahal.

Posko pengaduan ini telah dipasang hari sabtu kemarin dengan menyebarkan quisener terhadap pasien di seluruh ruangan,dan pasien yang ada di ruang tunggu.

Ketua HMI, Hasanuddin mengatakan," kami menilai persoalan pelayanan adalah persoalan yang harus ditegakkan, masyarakat sangat butuh itu, selama hari sabtu hingga sekarang sudah banyak masyarakat yang melakukan pengaduan, baik secara lisan maupun secara tulisan", jelasnya saat ditemui di posko(13/5).

Adapun Keluhan masyarakat itu adalah seringnya dokter datang terlambat sehingga membuat pasien menunggu, bahkan dokter sama sekali tidak datang,  seringnya pasien dipersulit masalah administrasi, dan obat yang dibeli di apotik luar yang terbilang mahal, baik pasien peserta Jamkesda juga Jamkesmas.

Jumadil (34) asal desa bowong cindea,kecamatan bungoro salah satu  warga yang ingin menjenguk keluarganya, yang kebetulan melintas berkomentar" kami senang akan adanya posko ini, karena selama ini  walaupun kami mau mengeluh, pasti tak ada yang menghiraukan".

"Program kesehatan gratis adalah program pusat, mana gratisnya, jangan karena kita diliat masyarakat bodoh, malah tambah dibodoh-bodohi",tegasnya.(Ria)

Syahrul, Frans itu tidak layak jadi dirut RSUD Pangkep.



Frans jadi bahan pembicaraan dikalangan masyarakat Pangkep, setelah diketahui bahwa ia bukan seorang dokter, melainkan seorang petugas dari ahli radiolgi.

Seperti diketahui pula ternyata frans adalah Pelaksana tugas(Plt)yang diberi wewenang menjabat Rumah Sakit Umum Darurat (RSUD)Pangkep, sejak tahun 2009 hingga sekarang, padahal jabatan Plt hanya berlangsung 3 sampai 6 bulan.

Salah seorang Dokter yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan, " hal ini sudah dilaporkan diKomisi II DPRD Pangkep tahun lalu, tapi sampai sekarang tidak ada penanganan",katanya.

Kepala Komite Komunitas Demokrasi Pangkep (KKDP) Syahrul Syaf mengatakan, "Frans tidak layak menjadi pemimpin di Rumah sakit ini, karena ini juga merujuk pada penempatan plt yang telah melanggar aturan perundang-undangan, bahwa rumah sakit itu harus dipimpin oleh dokter, sedangkan Frans bukan seorang dokter, dan itu terbukti terhadap kinerja manajemennya sekarang. jelasnya.

"Jika bupati tetap tidak mengerti dengan aturan yang ada, kita mendesak menteri Kesehatan atau IDI (Ikatan Dokter Indonesia) membuat surat untuk memperingatkan manajemen RSUD Pangkep, kalaupun tidak ditanggapi maka frans harus tetap diturunkan".tegas aktivis yang akrab disapa pak sekjend ini.

Sekda Pangkep, Bertemu Para Dokter Ahli RSUD Pangkep.



Pihak pemerintah kabupaten Pangkep, dalam hal ini Sekertaris Daerah, melakukan pertemuan khusus dengan para dokter ahli(14/5) di Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD)Pangkep, pertemuan ini dilakukan karena mendesaknya permasalahan pelayanan RSUD yang harus diselesaikan. belakangan ini permasahan itu selalu jadi pembicaraan dan sorotan pemberitaan di media cetak dan elektronik.


Sekertaris Daerah Kabupaten Pangkep, H. Anwar A Recca, mengatakan, "Kalau selama ini pihak pemerintah selalu dinilai lamban untuk mengatasi hal ini, saya mengaku bahwa itu benar, tapi lamban itu karena saya tidak mau terkesan mendadak, saya harus kaji dulu, contohnya, saya ini sekda tak ada pengetahuan apapun mengenai kedokteran, nah kalau saya di datangi orang yang sedang sakit untuk diminta disuntik atau obat, kan salah , karena itu bukan profesi saya,makanya saya perlu mengadakan pertemuan dengan para dokter ahli, terkait masalah rumah sakit yang mencuat belakangan ini ". jelasnya.

Dalam pertemuan itu sekda mengajak para dokter ahli untuk melakukan kajian bersama, tentang apa yang terjadi, dan apa yang mereka inginkan, karena akar dari pelayanan terhadap pasien adalah dokter itu sendiri. Dan hasil dari pertemuan yang dilakukan tersebut belum bisa dipublikasikan karena para dokter ahli ingin melakukan rapat khusus dilingkup para dokter ahli,sebelum memberikan jawaban.dan sekda menghargai keputusan mereka dan menunggu hasilnya dengan cepat.

Selasa, 07 Mei 2013

Untuk Penambahan Ekonomi,Pangkep Punya Pasar Rakyat.



Dinas Koperasi,Perindustrian dan perdagangan(Diskoperindag)Pangkep menggelar pasar rakyat disepanjang pinggir sungai pangkajene pangkep tepatnya di ruas jalan pusat perbelanjaan ruko palampang.

Dalam meramaikan pasar rakyat ini, sebanyak 110 pedagang dari 241 pendaftar akan menjajakan berbagai macam kebutuhan masyarakat, yang diresmikan oleh Bupati Pangkep, H.Syamsuddin A.Hamid,SE jum'at malam (3/4).

Turut dalam peresmian tersebut, kepala diskoperindag, kepala biro komunikasi Tonasa, sekertaris daerah ,kepala dinas Pendapatan daerah, dan kepala dinas kebersihan pangkep.

Bupati mengatakan, Dengan adanya pasar rakyat ini, pedagang bisa mendapatkan penghasilan tambahan yang biasanya bekerja sampai sore hari, kini bisa bekerja pada malam hari,katanya.

" Yang perlu diingat bersama, pasar rakyat kita ini harus tertata dengan rapi, tak ada pedagang emperan yang membuat pemandangan tak sedap. kebersihan,keamanan dan ketertiban juga selalu terjaga dengan baik",tambahnya.

Kepala Diskoperindag Pangkep,Drs Dewa Bochari mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan agar ada penambahan aktivitas ekonomi,mengingat antusiasnya masyarakat sangat tinggi tiap pasar malam diadakan,

"Sejak pendaftaran dibuka, jumlah pendaftar membludak mencapai 241 orang pedagang.tapi karena kios yang tersedia/selesai baru 110,maka untuk sementara pendaftaran ditutup,sampai kios mencukupi" katanya.

Setelah diresmikan, pasar rakyat ini untuk sementara dibuka selama satu pekan, setelah itu dibuka tiap sabtu-minggu apabila pengunjung antusias ,maka akan dibuka tiap malam,tambah dewa

Untuk berdagang dipasar rakyat,para pedagang hanya dimintai untuk membeli kios bongkar pasang yang dibuat di Balai Latihan Kerja(BLK)Pangkep sebesar Rp.1,5 juta. untuk meringankan pedagang pembayaran kios diangsur sebanyak 3 kali.